<-- "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Pengelolaan SDA dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi kasus Enggano | Nurhidayah | Jurnal Masyarakat dan Budaya

Pengelolaan SDA dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi kasus Enggano

Laely Nurhidayah

Abstract


Enggano adat community is one of who still struggling to fight for their customary right including the right of adat forest. Consitutional Court Decision No 35/PUU/2012 is a landmark decision for the recognition of adat forest in Indonesia. Study found that Enggano adat community has the elements to fulfil requirements as adat community or adat village. They have adat community, adat territory and adat customary law which is obeyed by the community. This paper recommend that local government need to recognize their existence as adat community so they can claim for their their ulayat right and conserve the Enggano island from exploitation to the natural resources fro outside people.

Abstrak
Masyarakat adat Enggano adalah masyaraktat yang sedang memperjuangkan hak adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya. Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Enggano memiliki elemen-elemen dasar untuk dapat memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat yang ditaati dan dilaksanakan dalam kelompok adatnya. Tantangan yang dihadapi adalah pemerintah daerah Bengkulu belum melindungi hak-hak adat masyarakat adatnya dalam peraturan daerah karena mandat yang diberikan oleh Keputusan MK menyebutkan bahwa hak adat diakui jika telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selama belum ada peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat maka masyarakat adat belum diakui secara hukum.

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Hartiman, Andry Harijanto, 2015, Antropologi Hukum: Studi Kasus di Bengkulu, Selat Malaka Copy Centre Press

Keputusan Bupati Bengkulu Utara No 175 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Derah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Pengembangan Pulau Enggano sebagai Pusat Industri Berbasis Maritim dan Pariwisata di Provinsi Bengkulu, 2004

Lembaga Adat Enggano. 2007. Himpunan Hukum Adat Istiadat dan Seni Budaya Asli-Pulau Enggano ,

Lembaga Adat Enggano. 2009. Himpunan Hukum Adat Istidat dan Seni Budaya,

Majalah Berita Mingguan GATRA, “Perkara Melijo Di Enggano”, 2 September 1995.

Safiri, Myrna, 2015. “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat: Peluang dan tantangan dalam kerangka hukum nasional dan daerah”, Presentasi dalam Seminar Pengakuam Masyarakat Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia: Studi Kasus pada Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Suku IX, Bengkulu, 19 November 2015

Safitri, Myrna A, dan Uliyah, Luluk, 2014, Adat Di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta : Episma Institute




DOI: http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v19i1.486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Jurnal Masyarakat dan Budaya

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI) Widya Graha Lantai VI & IX Jl. Jend. Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan 12710