<-- "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Tinjauan Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia | Anindyajati | Jurnal Masyarakat dan Budaya

Tinjauan Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Titis Anindyajati

Abstract


Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang salah satu kewenangannya adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review) juga tidak luput dalam usaha pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan pembenahan terhadap sistem Hukum. Bahkan UU MK juga memberikan pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu subjek Hukum, yaitu dalam hal memberikan pengakuan kepada KMHA untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang manakala ada hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang. Selain itu, terkait fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi, perlu dikaji peran MK dalam menegaskan dan melindungi pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai amanat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang meneliti melalui bahan Hukum primer, sekunder dan tertier yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan mengkaji bahan Hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara tegas muncul dalam perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 di mana tercantum dalam Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.Sementara itu, beberapa undang-undang khususnya undang-undang sektoral telah mengakui dan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Undang-undang itu, antara lain: 1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); 2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 6.UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 7. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 8. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sejatinya, politik Hukum merupakan landasan terhadap proses pembentukan Hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur, serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap Hukum itu sendiri. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik Hukum memiliki peranan sangat penting yaitu untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat Hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dalam perumusan pasal merupakan jembatan antara politik Hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada 2 (dua) Putusan MK yang termasuk putusan-putusan yang melahirkan acuan-acuan atau landmark decision terkait posisi atau kedudukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Putusan-putusan itu antara lain: Putusan No.35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan No.95/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pertimbangannya, MK mempertimbangkan bahwa tidak semua kesatuan masyarakat Hukum adat dapat bertahan maupun dipertahankan. Untuk tetap hidup dan diakui, masyarakat Hukum adat harus memenuhi faktor sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena Hukum adat pada umumnya merupakan Hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan Hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi. Keberadaan masyarakat Hukum adat yang sudah tidak diakui lagi atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan nasional, menurut MK juga tidak diperlukan karena pada dasarnya, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, bahkan dapat pula lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian Hukum yang berkeadilan.

Peranan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat Hukum dat dapat ditelusuri dari beberapa Putusannya di mana putusan-putusannya menjadi landmark decision dalam melindungi eksistensi Kesatuan Masrakat Hukum Adat. Mahkamah Konstitusi juga memberikan salah satu batasan penting untuk mendefinisikan masyarakat Hukum adat dan memahami pentingnya menegaskan masyarakat adat yang mana yang masih relevan untuk diakui sebagai masyarakat Hukum adat, serta masyarakat adat yang mana yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai subjek Hukum. Pembatasan serta penegasan ini penting karena dibalik pengakuan terhadap komunitas adat di Indonesia, pemberian hak masyarakat adat untuk mengimplementasikan aturan Hukum tersendiri di luar Hukum nasional yang kebablasan dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum, dan bahkan chaos di dalam penegakan Hukum.

Full Text:

PDF (Indonesian)


DOI: http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Jurnal Masyarakat dan Budaya

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI) Widya Graha Lantai VI & IX Jl. Jend. Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan 12710